Kamis, 04 Oktober 2018

TNI Angkatan Udara dan Stigma G30S


Setelah perlahan tenggelam dalam hiruk-pikuk politik dalam negeri, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo kembali memberikan kejutan. Pada pertengahan bulan September, lewat akun Twitter ia ‘menantang’ Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan KSAD Jenderal Mulyono untuk menggelar kegiatan menonton bersama film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI untuk para prajurit TNI dan masyarakat luas.

Meskipun lebih ditujukan untuk sang junior yang saat ini menjabat KSAD, tantangan itu pun tetap mengarah pada Panglima TNI. “Tapi saya yakin KSAD dan Panglima TNI bukan tipe penakut. Kita lihat saja pelaksanaannya”, cuit Gatot yang telah di-retweet 1.542 orang. Sejurus setelah itu, Hadi dengan santai menjawab bahwa menonton bersama merupakan hak seluruh warga negara dan tidak mewajibkan jajarannya untuk menggelar kegiatan ‘nobar’ film Penumpasan Pengkhiatanan G30S/PKI. “Menonton bersama itu hak seluruh warga negara, bukan hanya hari ini, hari esok atau sekarang, silahkan semua bisa nonton”, tukas Hadi.


Dianggap sebagai film dengan biaya produksi termahal saat itu
(Sumber: nasional.tempo.co)


Musabab respon Hadi yang datar memang sudah dapat ditebak jika kita melihat matra ia berasal: TNI Angkatan Udara. Sepanjang masa kekuasaan Orde Baru, TNI-AUdahulu Angkatan Udara RI (AURI)mendapat stigma negatif sebagai pendukung Gerakan 30 September yang menewaskan pucuk pimpinan TNI Angkatan Darat pada tahun 1965.

Masa Kelam
Stigma buruk terhadap TNI-AU muncul karena beberapa faktor, antara lain (1) lokasi tragedi pembunuhan berada di Desa Lubang Buaya, Jakarta Timur yang acapkali dikaitkan dengan Pangkalan Udara Halim Perdanakusumah karena jaraknya yang amat berdekatan; (2) adanya pelatihan ‘Angkatan Kelima’ dengan dominasi unsur Komunis dibanding unsur Nasionalis dan Agama yang dipimpin langsung oleh Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan (PPP) AURI Mayor Udara Sujono dengan menggunakan senjata Tjung asal Tiongkok yang diduga milik AURI; (3) keberadaan Ketua CC PKI Dipa Nusantara Aidit di Halim pada malam peristiwa G30S; dan (4) Perintah Harian dari Menteri/Panglima Angkatan Udara (Menpangau) Laksamana Madya Udara Omar Dani sehari pasca peristiwa G30S yang mengesankan AURI mendukung G30S untuk melakukan ‘pembersihan dalam tubuh Angkatan Darat dari anasir-anasir yang didalangi subversif asing dan membahayakan revolusi’. Hal tersebut diperparah dengan pernyataan Pangkostrad Mayjen Soeharto pada saat pengangkatan jenazah para korban di tanggal 4 Oktober 1965 yang menekankan AURI sebagai salah satu dalang peristiwa G30S. “Kalau melihat daerah ini, ada di kawasan Lubang Buaya. Daerah Lubang Buaya termasuk Lapangan Halim. Dekat sumur ini telah menjadi pusat latihan dari sukwan (sukarelawan) dan sukwati yang dilaksanakan Angkatan Udara. Mereka melatih Pemuda Rakyat dan Gerwani”, ucap Soeharto.

Pada perjalanannya, stigma tersebut mengubah perjalanan AURI secara drastis. Kekuatan pasukan udara paling perkasa di Asia Tenggara ini perlahan rontok. Soliditas AURI goyah pasca Omar Dani meninggalkan kursi Menpangau dengan terbaginya AURI dalam 2 kelompok besar yakni kelompok Sri Muljono Herlambang—pengganti Omar sebagai Menpangau—dan kelompok Rusmin Nurjadin-Sujitno Sukirno yang tak puas dengan kepemimpinan Omar serta Sri. Nama besar AURI pun jatuh saat angkatan ini menjadi bulan-bulanan masyarakat luas. Asvi Warman Adam (2009) mencatat bahwa saking lekatnya stigma pelaku G30S pada AURI, masyarakat sampai tega meludahi ibu-ibu AURI yang sedang berbelanja di pasar.

Selama lebih kurang 30 tahun kepemimpinan Soeharto sebagai Presiden, narasi tunggal mengenai G30S yang disusun oleh ABRI terus mendudukan TNI-AU sebagai pesakitan, apalagi ketika film Penumpasan Pengkhiatanan G30S/PKI muncul ke publik di tahun 1984 yang menonjolkan Halim sebagai ‘sarang’ pelaku G30S dan peran beberapa perwira AURI sebagai pelaku tak langsung dari G30S. Sepanjang 14 tahun, film yang wajib disiarkan tiap tahun tersebut menjadi alat indoktrinasi Orde Baru untuk melanggengkan citra Soeharto sebagai sosok yang berhasil menarik Indonesia dari lubang kekacauan. Di saat yang sama para perwira dan purnawirawan TNI-AU hanya mampu berpasrah diri melihat matra kebanggaan mereka mendapat stigma buruk di tiap malam 30 September.

Jalan Terang
Pasca kejatuhan Soeharto oleh gelombang reformasi multidimensional 1998, peluang meluruskan sejarah TNI-AU akhirnya terbuka lebar. Langkah pertama diambil oleh Marsekal (Purn) Saleh Basarah—mantan KSAU 1973-1977—dengan mengontak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Juwono Sudarsono dan Menteri Penerangan Yunus Yosfiah sekitar bulan Juni-Juli 1998 untuk meninjau kembali penayangan film Penumpasan Pengkhiatan G30S/PKI yang mengulang-ulang keterlibatan perwira AURI dalam G30S. Permintaan tersebut akhirnya diluluskan, bahkan pada tanggal 24 September 1998 kewajiban menayangkan film tersebut dicabut. 

Kemudian, lewat organisasi Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara (PPAU)—didirikan pada 24 Agustus 1998—terbit buku putih yang bertujuan meluruskan sejarah AURI yang dikaitkan dengan peristiwa G30S dengan judul Menyingkap Kabut Halim (Sinar Harapan, 2000). Muncul pula buku-buku lain yang ditulis atau diangkat dari kisah para purnawira AURI yang hidup dan mengamati langsung peristiwa G30S, seperti Kesaksian: Memoir Seorang Kelana Angkasa (Wisnu Djajengminardo, 1999), Pengabdianku: Hanya Untukmu, Negara dan Bangsaku (Sri Muljono Herlambang, 2001), dan juga Tuhan, Pergunakanlah Hati, Pikiran dan Tanganku: Pledoi Omar Dani (Benedicta Surodjo dan J.M.V. Soeparno, 2009). Dari berbagai penerbitan tersebut, terdapat benang merah yang dapat ditarik: (1) TNI-AU secara institusional tidak terlibat dalam peristiwa G30S, pun jika ada yang terlibat langsung—seperti Mayor Udara Sujono dan Mayor Udara Gatot Sukrisno—bersifat personal dan bukan cerminan dari sikap organisasi; (2) Kedekatan lokasi Desa Lubang Buaya dengan Halim dan dijadikannya pangkalan AURI tersebut sebagai tempat berkumpul para eksponen G30S—Brigjen Soepardjo, DN Aidit—merupakan kebetulan yang tak disengaja serta tak bisa dijadikan dasar tuduhan karena Brigjen Soepardjo ingin bertemu dengan Presiden Soekarno dan Aidit ketika itu dalam posisinya sebagai Menteri Koordinator/Wakil Ketua MPRS, bukan Ketua CC PKI sehingga diizinkan terbang lewat Halim. Keberadaan Presiden Soekarno di Halim pun bukan dalam rangka mendukung G30S, namun merupakan prosedur tetap yang dilakukan semua negara jika Presiden berada dalam kondisi gawat: Dievakuasi menuju bandara agar siap diterbangkan kapan saja.

9 orang pendiri PPAU; 3 mantan KSAU dari era yang berbeda turut bergabung
(Sumber: purnawirawan-ppau.blogspot.com)

Berbeda dengan masa Orde Baru yang membatasi berkembangnya segala diskursus mengenai G30S, di masa Reformasi siapapun memiliki ruang untuk mempertanyakan, menggugat dan mengubah narasi tunggal G30S yang dikeramatkan selama puluhan tahun. Ikhtiar para sesepuh TNI-AU dan PPAU pun menemukan titik terang dengan semakin membaiknya nama matra udara ini di tengah masyarakat karena tak lagi disangkut-pautkan dengan peristiwa G30S. Terpilihnya 2 perwira tinggi TNI-AU sebagai Panglima TNI yang dianggap mustahil terjadi saat Orde Baru berkuasa merupakan salah satu bentuk suksesnya upaya rehabilitasi tersebut, dan langkah Marsekal Hadi yang secara halus menolak ‘tantangan’ Gatot dapat dilihat sebagai bentuk penghormatan dirinya terhadap sesepuh yang telah susah payah merehabilitasi nama baik TNI-AU.

Jika kemudian saat ini narasi yang dibangun Orde Baru mengenai peristiwa G30S kembali hidup—dan dihidupkan—lewat pemutaran film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI tanpa adanya upaya counter-issue yang tepat dan strategis, dikhawatirkan stigma buruk terhadap TNI-AU akan kembali muncul. Dan apabila hal tersebut terjadi, bukan hanya TNI-AU yang mengalami kerugian, namun juga seluruh masyarakat Indonesia.